Lumentut : Realisasi Bantuan Setelah Rapikan Data Bansos dan Hibah
MANADO, (manadoterkini.com) – Terkatung-katungnya realisasi bantuan bencana bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor mengundang beragam pertanyaan dan isu. Mulai dari isu dananya sudah ada tapi ditahan Pemkot hingga pemanfaatan dana bencana untuk kepentingan politik menjelang Pilkada. Pelak saja ragam pandangan tersebut membuat Walikota Manado, Dr. G.S. Vicky Lumentut memanfaatkan kesempatan Rapat Tingkat Menteri tentang Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh Kementrian Koordinator Kesejahteraan di Ruang Rapat Menkokesra Jumat 10/10/14 lalu untuk mendapatkan kepastian soal realisasi. Hasil rapat ini kemudian diungkapkan Walikota dalam jumpa pers yang digelar Senin (13/10) lalu.
Di hadapan Menkokesra, Walikota GSVL, panggilan akrabnya mengemukakan pihak Pemkot telah menjadi sasaran kekesalan warga akibat belum teralisasikannya bantuan. “Warga mengeluhkan ke saya apa harus menunggu bencana susulan kemudian dananya dicairkan. Ada juga yang bilang, dananya sudah ada tapi disimpan Pemkot untuk memanfaatkan bunganya. Lebih ekstrim lagi, ada warga yang mengatakan dananya disimpan Pak Walikota karena akan digunakan untuk Pilkada 2015 nanti,” kata Walikota menirukan keluhan warga.
Pihak Kementerian Kesejahteraan Rakyat melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI, Agung Laksono sendiri memberikan penjelasan bahwa setelah berkoordinasi dengan Kementerian dan Badan terkait, program penyaluran bantuan ini masih sementara berjalan. “Bukan hanya penyaluran bantuan korban bencana untuk Manado yang terhambat, tapi juga untuk korban di Sinabung dan Kelud juga terhambat. Begitu saya tanya di mana macetnya, menurut pihak Kemenkokesra dan BNPB macetnya di Kementrian Keuangan. Tapi karena utusan Kementrian Keuangan tidak hadir dalam rapat dimaksud, Pak Menteri kemudian menugaskan Deputi Kemenkokesra dan BNPB untuk mendampingi saya menemui pihak Kementrian Keuangan,”ujar Walikota.
Dari kantor Menko Kesra rapat dilanjutkan ke Kementrian Keuangan bersama Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan RI. Walikota GSVL menjelaskan saat bertemu pihak Kementrian mengatakan bantuan itu ada. “Jadi yang namanya kesepakatan dengan Pemerintah Pusat itu masih ada. Persoalan kenapa belum cair, itu karena ada administrasi yang perlu dirapikan. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang diluruskan oleh Kementrian Keuangan, tidak boleh ada pemberian bantuan yang bersifat kombinasi antara bantuan sosial dan hibah. Persoalannya ada di sana. Jadi ada sisi administrasi yang kalau tidak dirapikan, ini berpotensi hukum ke depan. Makanya dijelaskan seperti itu, dan beliau berharap Kepala BNPB melakukan perapihan atau perbaikan kembali. Jadi tidak boleh dikirimkan kombinasi ada yang bansos dan hibah kirim ke daerah. BNPB juga memberikan penjelasan bahwa tanah yang dijanjikan Pemprov statusnya belum selesai. Mereka minta jangan uang turun, tanahnya belum ada. Mereka tidak mau kalau uang sudah dikucurkan kemudian tanahnya belum ada. Nanti kita kawal bersama supaya tanah ini bisa cepat,” urai Lumentut.
Lebih lanjut, mantan Sekda Kota Manado di era Walikota Jimmy Rimba Rogi ini mengatasnamakan warga korban bencana, berterima kasih atas penjelasan Dirjen Anggaran yang menuturkan bantuan masih akan direalisasikan.”Saya mewakili masyarakat Manado, khususnya korban banjir menyampaikan terima kasih atas penjelasan Pak Dirjen Anggaran terhadap pertanyaan saya apakah dana bantuan korban banjir yang dijanjikan oleh pemerintah pusat itu masih akan direalisasikan atau tidak. Clear bagi saya bahwa bantuan untuk pemukiman yang dijanjikan ke Manado tetap ada setelah pihak BNPB merapikan semua persyaratan sesuai undang undang yang berlaku dan minggu depan akan dirapatkan teknisnya agar lebih cepat direalisasikan. Saya harapkan keputusan rapat hari ini tetap dikawal agar tidak berubah setelah ada pemerintahan yang baru. Untuk itu saya memohon agar seluruh masyarakat kota Manado turut mendoakan dan mendukung upaya perapihan data penerima bansos dan hibah serta ketersediaan lahan agar berhasil sebagaimana yang kita semua harapkan,”jelasnya.(adv/medco/ald)
